masukkan script iklan disini
SIMALUNGUN – Situasi politik dan hukum di Kabupaten Simalungun memanas setelah Bupati Simalungun resmi dilaporkan ke Polres Simalungun atas dugaan tindak pidana penipuan pembebasan lahan seluas ± 1.754 m² di Desa Serbelawan.
Laporan tersebut diajukan melalui Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tertanggal 4 Februari 2026 dan kini menjadi sorotan publik.
💣 DUGAAN KERUGIAN RATUSAN JUTA
Kasus ini bermula dari disposisi persetujuan pembebasan lahan tahun 2010 untuk kepentingan fasilitas publik dan perluasan kompleks Masjid Jami’.
Berdasarkan persetujuan tersebut, masyarakat membangun Gedung Kantor Lurah secara swadaya dengan dana Rp 104.460.000.
Namun hingga lebih dari 15 tahun, legalitas dan kepastian lahan belum terealisasi.
Publik pun mempertanyakan tanggung jawab pemerintah daerah atas kondisi ini.
⚖ STATEMENT PENASIHAT HUKUM
Penasihat hukum pelapor, Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., menyampaikan pernyataan tegas kepada media:
“Kami meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.”
Ia menegaskan bahwa laporan ini bukan serangan politik, melainkan langkah konstitusional untuk mencari kepastian hukum.
“Jika benar terdapat unsur perbuatan melawan hukum, maka harus ada pertanggungjawaban hukum dan moral. Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng.”
🔥 UJIAN INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM
Masyarakat mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Jika diperlukan, supervisi dari Polda Sumatera Utara diminta untuk menjamin objektivitas.
Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Simalungun.
📢 PESAN KERAS KE PUBLIK
Pihak pelapor tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, namun menegaskan:
“Hukum harus lebih tinggi dari jabatan.”
Publik kini menunggu langkah cepat aparat kepolisian.
Akankah kasus ini naik ke tahap penyelidikan intensif?
Atau berhenti di meja administrasi?
Perkembangan perkara ini dipastikan akan terus dikawal masyarakat.
