MITRAPOLISINEWS | JAKARTA - Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) Damai Hari Lubis menilai analisis aktivis sekaligus eks pejabat publik Said Didu mengenai dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo berpotensi berkembang menjadi narasi adu domba antarkekuatan politik.
Damai menyoroti pernyataan Said Didu dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP yang menilai Jokowi tidak pernah sepenuhnya bersedia melepaskan kekuasaannya, termasuk kepada Prabowo. Said juga menyebut Prabowo seolah hanya "diberi waktu" hingga Oktober 2026 dan menyebut bulan tersebut sebagai "ronde terakhir" bagi pemerintahan Prabowo.
"Targetnya Oktober 2026, ini ronde terakhir, apakah KO atau menang angka," kata Said Didu dalam podcast tersebut.
Menanggapi pernyataan itu, Damai menilai analisis tersebut terlalu spekulatif apabila tidak didukung bukti konkret mengenai adanya konflik terbuka antara Prabowo dan Jokowi.
Menurutnya, hubungan Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih menunjukkan adanya kerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Demikian pula hubungan dengan keluarga besar Gibran yang secara terbuka masih terlihat berlangsung baik.
"Analisis Said Didu mirip upaya adu domba antara multi kekuatan politik. Yang rugi akhirnya rakyat," ujar Damai Hari Lubis, Ahad (23/8/2026).
Bukan Sekadar SSB, Ada Poros Selatan-Barat dan Selatan-Timur
Damai kemudian menyinggung fenomena politik yang menurutnya tidak tepat jika hanya dibaca sebagai pertarungan kelompok tertentu atau sekadar konfigurasi SSB.
Ia melihat terdapat kecenderungan hubungan politik Selatan-Barat dan Selatan-Timur yang tetap berpusat di Jakarta.
"Ini bukan sekadar SSB. Ada hubungan Selatan-Barat dan Selatan-Timur, tetapi pusat gravitasinya tetap Jakarta," ujarnya.
Menurut Damai, konfigurasi tersebut berpotensi memperlihatkan munculnya primordialisme berbasis latar belakang daerah atau kelompok, khususnya apabila kepentingan politik mulai dibangun berdasarkan kedekatan asal-usul.
Ia menilai perlu dicermati adanya kecenderungan primordialisme antara kelompok, dengan Jakarta sebagai pusat pertemuan dan perebutan pengaruh politik.
"Kalau politik mulai dibaca berdasarkan kelompok asal, sementara pusatnya tetap di Jakarta, maka ini bisa berkembang menjadi primordialisme politik," kata Damai.
Namun, Damai menegaskan bahwa pembacaan tersebut tidak boleh serta-merta menjadi tuduhan terhadap kelompok atau masyarakat dari daerah tertentu. Menurutnya, yang harus dikritisi adalah apabila identitas kedaerahan digunakan sebagai instrumen untuk membangun blok kekuasaan.
Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban
Damai mengingatkan, narasi mengenai pertarungan elite yang terus diproduksi tanpa bukti kuat dapat menciptakan ketidakpastian politik.
"Kalau narasi konflik terus diproduksi tanpa dasar yang kuat, yang terdampak bukan hanya elite politik. Dunia usaha bisa ikut waswas, calon investor bisa menahan diri, dan pada akhirnya masyarakat kecil yang menerima dampaknya," katanya.
Ia juga mengkritik kecenderungan membangun kesan bahwa Jokowi dan keluarganya merupakan ancaman bagi pemerintahan Prabowo.
Menurut Damai, perbedaan kepentingan atau dinamika politik tidak otomatis membuktikan adanya operasi untuk menjatuhkan pemerintahan.
"Jangan sampai rakyat diprovokasi untuk melihat ada benturan besar antara kekuatan yang sebenarnya dalam realitas masih bisa bekerja sama," ujarnya.
Damai menduga narasi konflik antarelite dapat dimanfaatkan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik. Namun, ia menekankan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan dan tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Karena itu, Damai mengajak seluruh pihak tidak menjadikan hubungan Prabowo-Jokowi maupun Prabowo-Gibran sebagai komoditas politik untuk menciptakan konflik.
"Kalau ada pihak yang sengaja mengadu domba kekuatan politik, jangan sampai rakyat menjadi korbannya. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan kelompok," tegasnya.