MITRAPOLISINEWS | LOMBOK, 15 Agustus 2026 — Forum Lembaga Pelatihan Kerja (Forlat) Vokasi NTB mendorong penguatan kualitas dan pemerataan akses akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam audiensi bersama Adhi Dwiari, S.T., Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, di Lombok, Sabtu (15/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Zainur, S.Sos., Ketua Forlat Vokasi NTB; Ivan Suaidi, S.Sos., M.M.; Sekretaris Forlat Vokasi NTB; serta Adhi Dwiari, S.T., Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.
Audiensi membahas sejumlah isu strategis, antara lain pengembangan pelatihan vokasi, akreditasi LPK, regulasi ketenagakerjaan, pengawasan lembaga pelatihan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dorong Penambahan Kuota Akreditasi LPK
Ivan Suaidi, S.Sos., M.M., menyampaikan perlunya penambahan kuota akreditasi LPK setiap tahun agar lembaga pelatihan di daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan mutu dan tata kelola kelembagaan.
“Harus ada penambahan kuota akreditasi setiap tahun dari pusat ke daerah. LPK yang sudah siap secara kelembagaan dan berkomitmen meningkatkan mutu jangan sampai harus menunggu terlalu lama karena keterbatasan kuota,” ujar Ivan.
Menurutnya, pemerataan akses akreditasi dapat mendorong LPK di daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, serta relevansi program pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pelatihan Vokasi Buka Peluang Ekonomi
Sementara itu, Adhi Dwiari, S.T., Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, mengatakan pelatihan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pelatihan vokasi ini menjadi jalan untuk mengasah keterampilan dan membuka pintu peluang usaha yang lebih luas. Mengingat perkembangan ketenagakerjaan di Lombok terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan di berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten juga semakin penting,” ujar Adhi.
Adhi menambahkan, penguatan pelatihan vokasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, LPK, dunia usaha, dan masyarakat agar program pelatihan semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan Regulasi
Audiensi juga membahas pentingnya pengawasan terhadap LPK untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan berjalan profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja sekaligus mencegah potensi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Selain itu, LPK didorong menyesuaikan administrasi kelembagaan dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui akun Online Single Submission (OSS) masing-masing sesuai regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.
Zainur, S.Sos., Ketua Forlat Vokasi NTB, menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara LPK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar informasi kebijakan ketenagakerjaan dapat diterima serta diterapkan secara tepat di daerah.
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun LPK yang profesional, berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.
“Vokasi harus menjadi jembatan antara kompetensi, kesempatan kerja, dan kebutuhan dunia usaha. Karena itu, kualitas lembaga pelatihan harus terus kita perkuat bersama,” demikian pesan yang mengemuka dalam audiensi tersebut. (Red)