MITRAPOLISINEWS | MEDAN - Gagasan mengenai sistem kepemimpinan kolektif kembali mengemuka menjelang Musyawarah Daerah (Musda) KAHMI Kota Medan periode 2026-2031. dr. Ade Taufiq, Sp. OG mendorong agar mekanisme presidium menjadi salah satu pilihan yang dibahas secara serius dalam menentukan arah kepemimpinan KAHMI Medan lima tahun ke depan.
Menurut Ade Taufiq, gagasan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan teknis pembagian jabatan, tetapi perlu dilihat dari karakter historis KAHMI sebagai organisasi yang sejak awal dibangun untuk menghimpun alumni HMI dengan latar belakang profesi, pengalaman, pemikiran, dan pengabdian yang sangat beragam.
Secara historis, KAHMI lahir pada September 1966 dalam momentum Kongres VIII HMI di Surakarta. Musyawarah alumni pada 15 September 1966 menyepakati pembentukan Korps Alumni HMI, yang kemudian disahkan pada 17 September 1966. Pada fase awal, KAHMI menjadi ruang kekeluargaan, komunikasi, informasi, dan konsultasi bagi para alumni HMI.
Perjalanan sejarah tersebut kemudian membawa KAHMI berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang berdiri secara organisatoris terpisah dari HMI pada 1987. Pada fase tersebut pula sistem Presidium KAHMI Nasional dibentuk. Artinya, gagasan kepemimpinan kolektif bukan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam tradisi kelembagaan KAHMI.
Presidium dan Filosofi Kolektivitas
Dalam pandangan Ade Taufiq, keberagaman merupakan salah satu karakter paling mendasar dalam tubuh KAHMI. Alumni HMI hadir dari berbagai disiplin ilmu, profesi, generasi, daerah, latar sosial, serta pengalaman pengabdian.
Karena itu, kepemimpinan KAHMI idealnya tidak hanya dibangun di atas sentralitas seorang figur, tetapi juga mampu merepresentasikan semangat kolektif, musyawarah, kesetaraan dan distribusi tanggung jawab.
Filosofi tersebut sejalan dengan watak organisasi alumni yang tidak lagi berorientasi pada proses kaderisasi mahasiswa, melainkan menjadi ruang pengabdian bagi mereka yang telah memasuki berbagai sektor kehidupan. KAHMI sendiri secara historis dibangun sebagai wadah kekeluargaan bagi alumni HMI yang tersebar dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam kerangka itu, sistem presidium dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mengubah keberagaman menjadi kekuatan kelembagaan. Otoritas tidak terkonsentrasi pada satu pusat kepemimpinan, tetapi dibagi kepada beberapa anggota presidium yang bekerja secara kolektif sesuai mandat organisasi.
Model tersebut juga memiliki preseden pada struktur KAHMI Nasional. Untuk masa bakti 2022-2027, Majelis Nasional KAHMI terdiri atas sembilan anggota Presidium, dengan koordinator presidium sebagai bagian dari mekanisme kerja kolektif tersebut.
Dari "Siapa yang Memimpin" Menjadi "Bagaimana Memimpin"
Bagi Ade Taufiq, pembahasan sistem presidium dalam Musda KAHMI Medan semestinya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin.
Pertanyaan yang lebih fundamental adalah bagaimana kekuasaan organisasi dikelola, bagaimana keputusan diambil, bagaimana representasi alumni diwujudkan, serta bagaimana setiap unsur kepemimpinan dapat mempertanggungjawabkan mandatnya secara kolektif.
Dengan perspektif tersebut, Musda bukan hanya momentum pergantian kepengurusan, tetapi juga ruang untuk mengevaluasi desain kelembagaan agar sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompleksitas persoalan yang dihadapi alumni.
Sistem presidium, jika dipilih, tentu membutuhkan aturan main yang jelas. Pembagian kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi antaranggota presidium, penentuan koordinator, periodisasi, serta mekanisme evaluasi harus dirumuskan secara tegas agar kepemimpinan kolektif tidak berubah menjadi ketidakjelasan tanggung jawab.
Dengan kata lain, kolektivitas membutuhkan sistem. Tanpa sistem yang jelas, kolektif dapat berujung pada tarik-menarik kewenangan. Sebaliknya, dengan tata kelola yang baik, kolektivitas dapat menjadi instrumen untuk memperluas partisipasi dan menjaga keseimbangan kepemimpinan.
Menghidupkan Kembali Semangat Historis KAHMI
Dorongan terhadap sistem presidium dalam Musda KAHMI Medan 2026-2031 pada akhirnya dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: bagaimana menjaga relevansi nilai-nilai awal KAHMI di tengah perubahan zaman.
Enam dekade setelah kelahirannya, KAHMI telah berkembang menjadi jaringan alumni dengan spektrum profesi dan pengabdian yang jauh lebih luas. Karena itu, desain kepemimpinannya juga terus menjadi bagian dari dinamika organisasi.
Musda KAHMI Medan dapat menjadi ruang deliberasi untuk menguji apakah sistem kepemimpinan yang digunakan mampu menjawab kebutuhan organisasi hari ini.
Gagasan Ade Taufiq tersebut dengan demikian membuka diskusi yang lebih substantif: apakah kepemimpinan KAHMI harus bertumpu pada figur tunggal, ataukah karakter plural KAHMI justru lebih tepat diterjemahkan melalui kepemimpinan kolektif?
Jawabannya merupakan bagian dari proses musyawarah organisasi. Namun secara historis, sistem presidium memiliki akar dalam perjalanan kelembagaan KAHMI sendiri. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pilihan sistem tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam tata kelola yang efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tetap berorientasi pada khidmat alumni kepada umat dan bangsa.
(Redaksi)