MITRAPOLISINEWS | JAKARTA - Gagasan “Paradoks Indonesia” yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase paling menentukan: transformasi dari kritik atas anomali kekayaan bangsa menjadi kebijakan negara yang mampu mengoreksi struktur ekonomi nasional. Ketua Umum PNPI, Syamsul Rizal, menilai persoalan mendasar Indonesia bukan semata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan negara mengubah kekayaan tersebut menjadi nilai tambah, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan yang terdistribusi secara berkeadilan. Dalam perspektif itu, Paradoks Indonesia menemukan relevansi konstitusionalnya pada Pasal 33 UUD 1945—bahwa kekayaan strategis bangsa pada akhirnya harus bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Syamsul Rizal, membaca Pasal 33 tidak cukup melalui pendekatan tekstual ataupun sekadar menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan administratif atas sumber daya alam. Esensi “dikuasai oleh negara” adalah hadirnya kapasitas negara untuk menentukan arah, mengatur, mengelola, mengawasi, sekaligus memastikan distribusi manfaat ekonomi bagi kepentingan nasional. Karena itu, indikator pembangunan harus bergerak melampaui statistik pertumbuhan, investasi, produksi dan ekspor. Pertanyaan strategisnya adalah seberapa besar nilai tambah yang menetap di dalam negeri, seberapa kuat struktur industri nasional terbentuk, seberapa luas mobilitas ekonomi rakyat tercipta, dan seberapa proporsional daerah penghasil memperoleh manfaat dari eksploitasi kekayaan alamnya.
Dalam kerangka tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki momentum untuk membangun arsitektur ekonomi nasional yang menghubungkan hilirisasi, industrialisasi, kedaulatan energi, ketahanan pangan, penguatan BUMN, koperasi, UMKM dan pengusaha nasional dalam satu desain besar pembangunan. Hilirisasi tidak boleh direduksi menjadi perubahan bentuk komoditas sebelum diekspor. Hilirisasi harus menjadi pintu masuk menuju pendalaman industri, penguasaan teknologi, pembentukan rantai pasok domestik, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta peningkatan kapasitas modal nasional. Indonesia tidak cukup hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas industri; Indonesia harus menjadi pemilik kepentingan utama dari proses industrialisasi yang berlangsung di atas kekayaan alamnya sendiri.
Syamsul Rizal menegaskan bahwa investasi asing, modal internasional, dan kemitraan global tetap memiliki posisi penting dalam pembangunan. Namun, keterbukaan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kedaulatan negara dalam menentukan kepentingan strategis nasional. “Kita tidak sedang mempertentangkan nasionalisme ekonomi dengan investasi. Yang harus dipastikan adalah hierarkinya: investasi merupakan instrumen, sedangkan kemakmuran rakyat adalah tujuan. Modal harus bekerja di dalam desain kepentingan Indonesia, bukan kepentingan Indonesia yang menyesuaikan diri kepada desain modal. Di situlah Pasal 33 memperoleh relevansinya sebagai prinsip ekonomi sekaligus mandat konstitusional,” ujar Syamsul Rizal.
Pada akhirnya, menurut Syamsul Rizal, Paradoks Indonesia akan menjadi salah satu parameter penting untuk membaca legacy ekonomi pemerintahan Prabowo. Ukurannya bukan sekadar seberapa besar kekayaan berhasil dieksploitasi, tetapi seberapa jauh negara mampu mengonversi kekayaan menjadi kedaulatan; sumber daya menjadi industrialisasi; investasi menjadi nilai tambah nasional; dan pertumbuhan menjadi keadilan sosial. “Presiden Prabowo telah mengidentifikasi paradoks besar bangsa ini. Tantangan historis pemerintahannya sekarang adalah menyelesaikannya. Ketika bumi Indonesia tidak sekadar menghasilkan komoditas, tetapi melahirkan kekuatan ekonomi bagi bangsanya sendiri, ketika pertumbuhan menghadirkan pemerataan, dan ketika kekayaan negara benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat, maka Pasal 33 tidak lagi sekadar dibaca sebagai teks konstitusi—ia hidup sebagai kenyataan ekonomi Indonesia,” pungkas Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal. (Red)