Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumut Akan Gelar Aksi 19 November 2026, Soroti Transparansi Anggaran dan Proyek Pembangunan Sumut
banner


 

Advertisement


 

banner

Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumut Akan Gelar Aksi 19 November 2026, Soroti Transparansi Anggaran dan Proyek Pembangunan Sumut

POLRI WATCH
Rabu, 18 November 2026

MITRAPOLISINEWS | MEDAN - Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 19 November 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terkait transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan di Sumatera Utara. Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara melalui Direktur Intelkam Polda Sumut, massa aksi diperkirakan mencapai 300 orang. Aksi akan dipusatkan di sejumlah lokasi, yakni Bundaran SIB, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), dengan titik kumpul di Lapangan Merdeka Medan.

Aksi tersebut akan dipimpin Fahzir Abdillah selaku pimpinan aksi, didampingi Kamalludin, S.H sebagai koordinator lapangan. Massa diperkirakan membawa mobil komando, bendera, karton, perangkat pengeras suara, serta sejumlah perlengkapan aksi lainnya.

Dalam materi pemberitahuan aksi, Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah tata kelola proyek pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara, khususnya proyek Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu/Labuhanbatu Selatan senilai sekitar Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan nilai sekitar Rp61,8 miliar.

Kedua proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp157,8 miliar. Dalam dokumen aspirasi tersebut, massa aksi menilai bahwa perkara yang menyeret nama mantan pejabat Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Mereka menegaskan, penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga dinilai memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, penentuan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil akhir proyek yang menggunakan uang rakyat.

Meski demikian, kelompok tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan merupakan tuduhan bahwa Gubernur Bobby Nasution terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara tersebut. Namun, sebagai kepala daerah, gubernur dinilai memiliki tanggung jawab politik dan administratif untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Soroti Proyek Lampu Pocong dan Rekam Jejak Pembangunan Kota Medan

Selain persoalan proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara, massa aksi juga berencana mengangkat kembali kontroversi proyek Lampu Pocong ketika Bobby Nasution masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Dalam dokumen tuntutannya, proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan tersebut disebut memiliki anggaran sekitar Rp25,7 miliar dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

Proyek yang mencakup sekitar 1.700 unit lampu di delapan ruas jalan itu sebelumnya menuai kritik masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan harapan. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian setelah muncul temuan mengenai ketidaksesuaian material, spesifikasi teknis, jarak pemasangan, serta pelaksanaan pekerjaan.

Atas persoalan tersebut, massa aksi mendesak Bobby Nasution memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Mereka juga meminta agar hasil evaluasi Inspektorat, proses pemeriksaan, serta tindak lanjut pertanggungjawaban proyek tersebut dibuka secara transparan.

Tidak hanya itu, mereka meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan tindak lanjut hukum apabila masih ditemukan indikasi tindak pidana yang belum dituntaskan.

Menurut mereka, persoalan Lampu Pocong harus menjadi pelajaran penting dalam tata kelola pembangunan, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang dalam proyek-proyek pemerintah berikutnya.

Revitalisasi Lapangan Merdeka dan BRT Mebidang Ikut Disorot

Persoalan lain yang masuk dalam agenda tuntutan adalah pembangunan dan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan serta program transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).

Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara menilai kedua program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus terbuka terhadap pengawasan publik.

Untuk revitalisasi Lapangan Merdeka, mereka meminta pemerintah membuka informasi mengenai keseluruhan anggaran, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, progres pekerjaan, kualitas konstruksi, serta manfaat fasilitas yang dibangun.

Mereka juga mengingatkan bahwa Lapangan Merdeka merupakan salah satu ruang publik bersejarah di Kota Medan. Karena itu, pembangunan kawasan tersebut harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelestarian sejarah, dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, terkait BRT Mebidang, kelompok tersebut menilai bahwa besarnya nilai investasi harus diikuti dengan keterbukaan informasi dan pengawasan yang ketat.

Mereka meminta penjelasan mengenai anggaran, mekanisme pembiayaan, kontrak pekerjaan, pelaksanaan program, hingga keberlanjutan biaya operasional transportasi massal tersebut.

Menurut mereka, keberhasilan pembangunan BRT tidak cukup hanya diukur dari pengadaan armada dan pembangunan fasilitas pendukung. Akan tetapi, harus dilihat dari kualitas pelayanan, keterjangkauan tarif, keselamatan penumpang, ketepatan waktu, integrasi antarmoda, serta manfaatnya dalam mengurangi kemacetan dan beban ekonomi masyarakat.

Sebelas Tuntutan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dalam surat pemberitahuan aksi tersebut, Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara merumuskan sebelas tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa.

Di antaranya, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban politik atas persoalan proyek Lampu Pocong. Mereka juga meminta keterbukaan hasil pemeriksaan Inspektorat dan tindak lanjut pertanggungjawaban proyek tersebut.

Selanjutnya, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan memastikan proses hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembayaran proyek sesuai bukti yang tersedia.

Massa aksi juga meminta Gubernur Sumatera Utara menjelaskan langkah konkret pembenahan sistem pengawasan pembangunan, sekaligus mendesak DPRD Sumatera Utara memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD dan proyek-proyek strategis daerah.

Tuntutan berikutnya adalah meminta audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya proyek yang berkaitan dengan perkara Topan Obaja Putra Ginting.

Selain itu, mereka mendesak keterbukaan anggaran dan pelaksanaan BRT Mebidang, transparansi penggunaan anggaran revitalisasi Lapangan Merdeka, serta penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Pada poin terakhir, mereka meminta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mengusut setiap indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan di Sumatera Utara tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.

Dorong Pemerintahan yang Transparan dan Berpihak kepada Rakyat

Melalui rencana aksi tersebut, Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan ataupun besarnya anggaran yang terserap.

Menurut mereka, keberhasilan pemerintahan harus diukur melalui integritas penyelenggara negara, kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Mereka juga menegaskan bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam kehidupan demokrasi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aksi yang direncanakan pada 19 November 2026 tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD, serta aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan dan memastikan setiap persoalan pengelolaan anggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pemberitahuan aksi tersebut tertanggal 16 November 2026 dan ditandatangani atas nama Kolaborasi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara, dengan sejumlah nama yang tercantum sebagai pihak penandatangan, yakni Nurmahmudi Junid Jamal Ray, Rezky Setiawan, Habib Rintonga, dan Phierre Dellon.

Mereka berharap seluruh proses pembangunan di Sumatera Utara berjalan secara transparan, bebas dari penyalahgunaan kewenangan, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Redaksi)

Tag Terpopuler

Nasional (48) Hukum (41) Sumut (34) Medan (17) Indonesia (14) 2026 (9) Kota (8) MEDAN (8) SUMUT (8) Binjai (7) HIPKA (7) Kota Medan (7) MMS (7) Muhammad Mas'ud Silalahi (7) 2026-2031 (6) KOTA (6) Simalungun (6) Apresiasi (5) KAHMI (5) KNPI (5) Langkat (5) RI (5) DPP (4) DPRD (4) HMI (4) Jakarta (4) NARKOBA (4) Narkoba (4) Polisi (4) Silaturrahim (4) AMPI (3) Aktifis (3) BINJAI (3) BPD (3) Bola Tangan (3) DPD (3) DPR RI (3) Dakwah (3) Damai Hari Lubis (3) IKA (3) INDONESIA (3) Kejurda (3) Kejurnas (3) Kriminal (3) Narkotika (3) PELANTIKAN (3) Pendiri (3) Polres (3) Presisi (3) Pujakesuma (3) Putri (3) Rumah Qur'an Mas'ud Silalahi (3) Viral (3) Yayasan (3) ABTI (2) ACEH (2) ACEHBESAR (2) Aceh Tamiang (2) Akad (2) Aktifis Sosial Politik (2) Aspirasi Rakyat (2) BNN (2) Bali (2) Borobudur (2) Cinta (2) Copot (2) Culture Fest (2) DESALAMPISANG (2) DHL (2) Daerah (2) Deli Serdang (2) Dorong (2) EKONOMI (2) FORHATI (2) GARANG (2) Golkar (2) HUT (2) Hutan (2) JAKARTA (2) Jalan (2) Jawa (2) KAHMI Sumut (2) KKN (2) KOTA MEDAN (2) Karang Taruna (2) Karhutla (2) Ketua Fraksi Gerindra (2) Ketum (2) Klarifikasi (2) LSM (2) Labura (2) Lahan (2) Mahasiswa (2) Mas'ud (2) Muhammad (2) NARKOTIKA (2) Nikah (2) Opini (2) PANITIA (2) PENDIDIKAN (2) POLRES (2) Pendidikan (2) Penyadapan (2) Perempuan (2) Polda (2) Politik (2) Prabowo (2) Presiden Prabowo (2) Presiden RI (2) Rumah Qur'an dan Peradaban (2) SMAN 7 MEDAN (2) SOSIAL (2) SUMATERA UTARA (2) Selamat (2) Senayan (2) Silalahi (2) Sorotan (2) Syamsul Rizal (2) TAMIANG (2) TGB (2) Tia Ayu Anggraini (2) UNAND (2) USK (2) Walikota (2) 08 (1) 17 (1) 1957 (1) 28 (1) 81 (1) 85575 (1) ABTI Sumut (1) ACARA (1) ACEH TAMIANG (1) AKADEMI (1) AKTIFIS (1) ALUMNI (1) AMPAB (1) AMPG (1) APH (1) APRESIASI (1) Agenda (1) Akad Nikah (1) Akreditasi (1) Aksi Massa (1) Aktifis HMI (1) Aktifis Hukum (1) Aktifitas Trail (1) Al Habib Rizieq Shihab (1) Al Hikmah (1) Alat Bukti (1) Aliyah (1) Alumni (1) An-Najah Centre (1) Anggia Ramadhan (1) Anggota (1) Antar Warga Muslimah (1) Antisipasi Dini (1) Arjuno (1) Asap (1) Asusisa (1) Atasi (1) Atlet (1) Atop Bocor (1) BAHAYA LATEN (1) BARU (1) BBM (1) BERKANTOR (1) BES (1) BGN (1) BNNP Sumut (1) BPP (1) BUMD (1) BUPATI (1) BWI (1) Badan Gizi Nasional (1) Bakti Sosial (1) Balitbang (1) Balitbang DPP Partai Golkar (1) Banjir (1) Banser (1) Batu Bara (1) Bencana (1) Bidang SDA dan Kehutanan (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Kehutanan (1) Binaraga (1) Binauli Rajagukguk (1) Bogor (1) Bola (1) Brastagi (1) Brimob (1) Budaya (1) Bumi (1) Bupati (1) Bupati Batubara (1) CALON (1) Cabang (1) Cahaya Azhari (1) Cak Imin (1) Cangkang (1) Cricket (1) Cuaca Ekstreem (1) DAERAH (1) DEMO (1) DORONG (1) DPD IKA UNAD (1) DPD RI (1) DPN LKLH (1) DPP RALINSA (1) DPRD Sumut (1) DPW AKTA (1) Daerah 3T (1) Dai (1) Danil (1) Dansat (1) Demo (1) Desak (1) Desak Kodam I/BB (1) Dhani Lubis (1) Dibuka (1) Digital (1) Dir Siber (1) Dirut PD Pasar Medan (1) Dispora (1) Doa Bersama (1) Dr Kamarussamad (1) Dreinase (1) Dugaan (1) EVALUASI (1) Ekosistem Dakwah (1) Evaluasi (1) FASILITAS (1) FDK (1) FKPPAI (1) FORKALA (1) FORUM BISNIS (1) FPPSU (1) FPPT (1) Fakultas (1) Fondasi Pendanaan (1) Forlat Vokasi (1) Forum Nasional (1) Fraksi (1) GLOBAL (1) GPII (1) GUBERNUR (1) Garuda 08 (1) Generasi Tangguh (1) Gerak Cepat (1) Gibran (1) Gotong Royong (1) Gratis (1) Gubernur (1) Gubrnur (1) Gunung (1) Gunung Sibayak (1) H. Hendra Cipta (1) HENDRA CIPTA (1) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (1) HUT RI (1) HUT RI KE 81 (1) Haji Anif (1) Handball (1) Hari (1) Hari Kesehatan Mental Dunia (1) Headline (1) Hibah (1) Hri Santri Nasiona (1) IKAL (1) Ijack (1) Ijazah (1) Ilegal (1) Infrastruktur (1) Inti Sawit (1) Islam (1) Islamiyah (1) Ismu Hartarto (1) Issue Penyadapan (1) Istana (1) JATMAN (1) JKKI (1) JalanCintaMMS (1) Jangan Diam (1) Jaringan (1) Jelajah (1) Jilbab (1) Jogja (1) Joko Susanto (1) Jokowi (1) Jurnalistik Sufistik (1) KANDIDAT (1) KAPOLDA (1) KASAT (1) KBLI (1) KDMP (1) KDRT (1) KEPENGURUSAN (1) KETUA (1) KETUM PNPI (1) KOMISARIAT (1) KOMPETEN (1) KOPERASI (1) KORLABI (1) KORPS (1) KOSGORO (1) KPK (1) KPK RI (1) KPU RI (1) KREATIF (1) Kabut (1) Kabut Asap (1) Kader Golkar (1) Kandidat (1) Kanit (1) Kapolda (1) Kapolsek (1) Kasat (1) Kasus (1) Kasus Gubernur (1) Ke 4 Tahun (1) Ke 7 (1) Keadilan (1) Kecelakan Maut (1) Kedokteran (1) Kejagung (1) Kejati (1) Kemenang (1) Kerja (1) Kesehatan (1) Kesehatan Indonesia (1) Ketua Karang Taruna (1) Ketum PNPI (1) Ki Ageng (1) Kirania Zikra Ar Rhisa (1) Kodim 0205 Tanah Karo (1) Kompeten Indonesia (1) Kompetensi (1) Kongres HMI (1) Kontraktor (1) Kontribusi (1) Korlabi (1) Korps (1) Korps Alumni (1) Krang Taruna Sumut (1) Kricket (1) Ktua (1) Kuala (1) Kuasa Hukum (1) Kuliner (1) LABUHAN DELI (1) LEBAH BEGANTONG (1) LPK (1) LPM UIN SU (1) Lembaga (1) Lemhannas (1) Lisensi (1) Luthfiyah Zulfaini Silalahi (1) MABMI (1) MAJELS (1) MAPERCA (1) MBG (1) MD KAHMI (1) MENJELANG (1) MIGRASI (1) MITRAPOLISI (1) MPN (1) MTQ (1) MUDA (1) MUI (1) MUSDA (1) MW KAHMI SUMUT (1) MW KAHMI Sumut (1) Madrasah (1) Mafia (1) Majelis (1) Makan Gizi Gratis (1) Malang (1) Management Resiko (1) Mapolda SU (1) Maruli Siahaan (1) Mas'ud Silalahi (1) Masjid (1) Masyarakat (1) Masyarakat Kota Medan (1) Maulid Nabi (1) Medan Area (1) Medan Barat (1) Medan Utara (1) Melayu (1) Menjelang (1) Mentri Agama RI (1) Milad (1) Minta (1) Muda (1) Musa Rajekshah (1) Mutiara Hikmah (1) NASIONAL (1) NIAS (1) NTB (1) NU (1) Nasdem (1) Nazar (1) Oknum Jendral (1) Olahraga (1) Optimisme Pembangunan (1) PAN (1) PANGGUNG (1) PARMUSI (1) PASTU (1) PB (1) PDK (1) PDSKJI Sumut (1) PELATIHAN KERJA (1) PEMKO (1) PENANGKAPAN (1) PENDIDIKAN BERKARAKTER (1) PERKUAT TATA KELOLA (1) PERLOMBAAN 17 AGUSTUS (1) PKL Menjamur (1) PLENO (1) POLDA (1) POLDA SUMUT (1) POLISI (1) POLITIK (1) POLRI (1) PP (1) PPMSU (1) PRESISI (1) PSDA Sumut (1) PT Agrinas Palma Nusantara (1) PUD Kota Medan (1) PW ISMI (1) Padang Lawas Utara (1) Palas (1) Paluta (1) Partai (1) Pasar (1) Pedagang (1) Pedagang Pasar (1) Pelantikan (1) Pelantikan DMI (1) Pelatihan (1) Pematangsiantar (1) Pembagian Kacamata (1) Pembangunan (1) Pembayaran (1) Pembina (1) Pembukaan (1) Pembunuhan (1) Pemeriksaan (1) Pemeriksaan Kesehatan (1) Pemerintah (1) Pemkab (1) Pemko (1) Pemko Medan (1) Pemprov (1) Pemuda (1) Pemuda Pancasila (1) Pengadilan (1) Pengangguran (1) Pengelolaan SDA (1) Pengsaha (1) Pengurus (1) Penjaga Mrah Putih (1) Penyadapan Tuhan (1) Perambahan (1) Perambahan Hutan Ilegal (1) Perbaiki (1) Percepatan (1) Perguruan Tinggi (1) Perkuat Silaturrahim (1) Pernikahan (1) Pers (1) Persiapan (1) Perwiritan (1) Piala (1) Pidato Kenegaraan Presiden (1) Plt Bupati (1) Plt Dirut (1) Plus (1) Polemik (1) Polres Langkat (1) Polrestabes (1) Polri (1) Polsek (1) Polwan (1) Pondok Pesantren (1) Ponpes (1) Pra Musda (1) Prabowo Subianto (1) Presiden (1) Prof Dr Eggi Sudjana (1) Prof Dr Eggi Sudjana SH MSi (1) Prof Ganjar Razuni (1) Prof Yuddy Chrisnandi (1) Program Kemitraan (1) Program Nasional (1) Publik (1) Pujekesuma (1) Puji (1) Punakesuma (1) Putra (1) Putri Bungsu (1) RAPAT (1) REKTOR (1) RESERSE NARKOBA (1) RESKRIM (1) RICO WAAS (1) RQMS (1) RS (1) RUU Perampasan Aset (1) Reakrim (1) Resepsi (1) Reserse (1) Resnarkoba (1) Revisi UU (1) Rico Waas (1) Romli (1) Roy Suryo (1) Rudi Suntari (1) Rumah Qur'an (1) Rumah Tahfidz Qur'an (1) S.Sos (1) SABU (1) SDA dan Kehutanan (1) SELEKSI (1) SEMMI (1) SIP (1) SJSN (1) SMPN 39 (1) SP2HP (1) SPA (1) SPBU (1) SPO (1) SYIN (1) Safari (1) Sahabat Yatim Indonesia (1) Said Aldi Al Idrus (1) Said Didu (1) Saksi (1) Sebar Browsure (1) Seketaris Jendral (1) Selat Malaka (1) Sengketa (1) Sepiongot (1) Serambi Babussalam (1) Serbelawan (1) Sertifikasi (1) Siantar (1) Sibolangit (1) Sibolga (1) Siregar (1) Solar (1) Solidaritas (1) Soroti (1) Sosial (1) Sosisal (1) Suara Rakyat (1) Subsidi (1) Subulussalam (1) Sufmi Dasco (1) Sugiat Santoso (1) Sumatera (1) Sumatera Utara (1) Suryadi (1) TERVERIFIKASI (1) THM (1) TIA AYU ANGGRAINI (1) TIDAR (1) Tabagsel (1) Tangan (1) Tebing Tinggi (1) Tengku Amir Hamzah (1) Terungkap (1) Tewaskan (1) Toilet Jorok (1) Tokoh (1) Tokoh Nasional (1) Tuan Rumah (1) Tunas Indonesia Raya (1) Tunda (1) UIN SU (1) UMKM (1) UMSU (1) UMUM (1) UNHAM (1) UPT (1) USU (1) UU BPJS (1) Udara (1) Ungkap (1) Unhan (1) Universitas (1) Usut Tuntas (1) VCS (1) Vidio (1) Vod Getar (1) WACANA (1) WAKIL WALIKOTA MEDAN (1) WALIKOTA (1) Wakaf Produktif (1) Walikita Medan (1) Warga (1) Wasit (1) Wedding (1) Wesly Silalahi (1) Wilayah (1) XVI (1) Yayasan Islam (1) Yuddy Chrisnandi (1) Ziarah Kubur (1) Zulham (1) dr. Tifa (1)