masukkan script iklan disini
"DANA BOS Rp161,5 JUTA DI SDN 030294: DUGAAN PENYIMPANGAN YANG MENGHALANGI KEMILAU CAHAYA PENDIDIKAN"
PARBULUAN, DAIRI – LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Cabang Pengurus Daerah (PC) mengeluarkan sorotan tajam terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 030294 Sigalingging. Bagi kami, kasus ini diduga bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan sebuah pelanggaran berat terhadap kepercayaan masyarakat dan masa depan bangsa yang harus mendapatkan pertanggungan jawaban yang tegas.
"ANGKA-ANGKA DI LAPORAN DIDUGA TIDAK SESUAI DENGAN KEMILAU CAHAYA YANG HARUSNYA MENYINARI SEKOLAH"
Ketua PC LSM KCBI menyatakan, tim telah melakukan verifikasi mendalam terhadap data dan kondisi lapangan di sekolah tersebut. "Kita beri nama 'Kemilau Cahaya Bangsa' karena percaya pendidikan adalah cahaya yang menerangi masa depan. Namun di sini, cahaya itu diduga terhalang oleh tangan-tangan yang sengaja membungkam kebenaran," ujarnya dengan nada tegas.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dugaan pengeluaran Rp49,02 juta untuk pengembangan perpustakaan tidak sesuai dengan realitas – tidak ada perbaikan struktural yang signifikan, koleksi buku tidak bertambah secara proporsional, dan tidak ada dokumentasi yang memenuhi standar akuntansi. Begitu pula dengan pos administrasi sebesar Rp64,352,260 yang diduga tidak memiliki bukti transaksi yang sah dan tidak memberikan dampak nyata pada peningkatan layanan pendidikan.
"Rp15 JUTA KEHORMATAN – DUGAAN HORMAT APA YANG DIBAYAR JIKA TIDAK ADA PENERIMA?"
Sorotan paling menusuk ditujukan pada pos pembayaran kehormatan Rp15 juta yang tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Sekolah Bungamasa br Tarigan. "Kata kepsek tidak ada guru honorer yang dibayar – maka uang tersebut diduga untuk menghormati siapa? Ataukah hanya diduga untuk menghormati kantong oknum tertentu?" tandas Ketua PC LSM KCBI.
Menurutnya, sikap kepsek yang menghindar dan mengarahkan pertanyaan ke Dinas Pendidikan diduga merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab yang tidak dapat diterima. "Dana BOS adalah amanah dari rakyat, bukan barang dagangan yang bisa dipermainkan sesuai keinginan individu. Setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas – apalagi jika diduga digunakan di luar aturan."
"DINAS PENDIDIKAN DIDUGA PERLU BERANI MEMBERSIHKAN RUANGAN SENDIRI"
LSM KCBI PC tidak hanya mengkritik pihak sekolah, tetapi juga menekankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan. "Bagaimana sistem pemantauan dan pengawasan bisa sampai membiarkan anomali semacam ini terjadi? Apakah diduga ada celah yang sengaja dibiarkan agar oknum bisa beraksi?" ujarnya.
Kami mendesak Dinas Pendidikan untuk melakukan audit mandiri yang objektif dan transparan, serta tidak sungkan untuk menindaklanjuti jika ditemukan dugaan kolusi antara petugas dinas dan pihak sekolah. "Kemilau cahaya pendidikan tidak akan pernah muncul jika sistem yang seharusnya menjaganya diduga justru menjadi tempat persembunyian praktik tidak benar," tambahnya.
"KITA AKAN AWASI SAMPAI KEADILAN MENGEMILAU KEMBALI – TERLEPAS DARI HASIL DUGAAN"
LSM KCBI PC telah mendorong pihak berwenang – mulai dari Inspektorat, Kepolisian, hingga KPK – untuk segera melakukan penyelidikan yang mendalam dan tidak terpengaruh tekanan apapun guna mengkonfirmasi atau membantah dugaan-dugaan yang muncul. "Kita tidak akan tinggal diam melihat masa depan anak-anak kita diduga direnggut oleh praktik yang merusak. Setiap oknum yang terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan," tegasnya.
Kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan dana pendidikan. "Mari kita jadikan kasus ini momentum untuk membangun sistem pendidikan yang lebih bersih, lebih transparan, dan benar-benar memberikan kemilau cahaya bagi masa depan bangsa Indonesia – tanpa adanya dugaan penyalahgunaan amanah."
Koordinator Advokasi LSM KCBI Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Cabang Pengurus
